Semarang, Wartatambang.com — Indonesia menunggu bantuan pembiayaan untuk mempercepat transisi energi listrik PLTU batubara menuju energi listrik bersih dari negara-negara G7.

Sebelumnya, pemerintah sendiri telah dijanjikan komitmen bantuan pendanaan sebesar USD 20 miliar atau sekitar Rp 308 triliun pada 2022 lalu dalam skema Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transision Partnership). Namun hingga saat ini pencairan dana tersebut masih kecil.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar para investor memberikan suku bunga yang lebih rendah pada pelaksanaan transisi energi ini.

“Jika Anda mendesak kami untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batubara lebih awal, bagaimana kami akan membiayainya? Bunga pembiayaannya harus menarik,” ujar Luhut, dilansir dari Channel News Asia, dalam kegiatan Coaltrans Asia 2024, Senin (9/9/2024).   

Perlu diketahui, Indonesia memerlukan pendanaan sebesar USD 94,6 miliar atau setara dengan Rp 1,46 kuadriliun dalam rangka membangun infrastruktur pembangkit listrik bersih dan transmisi untuk mengurangi ketergantungan pada batubara.

Luhut juga menambahkan bahwa proses transisi energi tidak dapat dilakukan secara instan. Hal ini dikarenakan PLTU batubara masih memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional.

“Kami ingin memiliki rencana yang sangat rinci untuk melakukan transisi energi ini. Karena kita harus berhati-hati. Jika kita tidak menjaga baseload itu akan sangat berbahaya bagi ekonomi kita. Kami ingin melakukan transisi energi, tapi pada saat yang sama kami juga ingin melihat pertumbuhan ekonomi kami,” ungkap Luhut.

Indonesia berkomitmen untuk mencapai target netral karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat. Namun hal ini memungkinkan terjadi jika ada dukungan dari negara-negara maju dan organisasi internasional.

Meskipun tantangan yang dihadapi begitu besar, pemerintah tetap optimis proses transisi energi dari batubara ke energi bersih dapat direalisasikan dengan cepat.