Jakarta, Wartatambang.com -- Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada resmi menjalin kerjasama dibidang mineral kritis dan transisi energi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar kedua negara pada Senin (02/12/2024) di Jakarta.

Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mewakili Pemerintah Indonesia dan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi, Mary Ng mewakili Pemerintah Kanada.

Beberapa kesepakatan yang tercantum dalam MoU meliputi penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Selain itu, area kerja strategis lainnya ialah pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui teknologi bersih serta penguatan perdagangan dan investasi pada sektor pertambangan.

Dalam serangkaian agenda bersama delegasi Kanada, juga terdapat kegiatan energy transition roundtable. Pada sesi kegiatan ini, Bahlil menekankan pentingnya kerjasama antar kedua negara dalam memenuhi kebutuhan energi di Indonesia yang terus mengalami peningkatan.

Baca Juga : Presiden Prabowo Tunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Sebagai Ketua Satgas Hilirisasi

“Listrik kita saat ini sebesar 91 gigawatt dengan pertumbuhan ekonomi dibawah 6 persen. Target dari Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi kedepan adalah 8 persen, sehingga kami memerlukan tambahan 61 gigawatt untuk mendukung target tersebut,” ungkap Bahlil, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, esdm.go.id.

Transisi energi juga menjadi salah satu fokus yang dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia. Bahlil menuturkan bahwa RUPTL tahun 2025 hingga 2033 dirancang dengan target 60% energi baru dan terbarukan (EBT). Ia menambahkan bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060.

Disisi lain, Mary Ng menegaskan dukungan Pemerintah Kanada terhadap rencana transisi energi yang berkelanjutan di Indonesia. Kanada sendiri menurutnya telah menggelontorkan dana iklim global sebesar USD 5,3 miliar yang mana termasuk bagi Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Baca Juga : WALHI Sumbar Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Tambang Ilegal 600 Juta Per Bulan Kepada Aparat