Sumatera Barat, Wartatambang.com -- Kasus tambang ilegal yang berada di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat masih terus berjalan hingga saat ini. Kasus terus diselidiki semenjak kasus tembak mati AKP Ryanto Ulil selaku Kasat Reskrim Solok Selatan oleh rekannya sendiri, AKP Dadang selaku Kabag Ops Polres Solok Selatan.

Awal mula kasus penembakan sesama anggota kepolisian tersebut terjadi saat AKP Ryanto Ulil menangkap terduga pelaku penambangan ilegal di Solok Selatan. AKP Dadang yang diduga melindugi pelaku akhirnya menembak rekannya sendiri di Polres Solok Selatan.

Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Barat (WALHI Sumbar) menuding adanya keterlibatan AKBP Arief Mukti Surya Adhi Sabhara selaku Kapolres Solok Selatan dalam kasus tambang ilegal di Solok Selatan.

Wengki Purwanto selaku Direktur Eksekutif WALHI Sumbar menduga, AKBP Arief Mukti menerima aliran uang dari aktivitas tambang ilegal di Solok Selatan. Menurut analisis WALHI Sumbar, fakta ini belum dijelaskan kepada publik oleh pihak kepolisian.

Baca Juga : Presiden Prabowo Tunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Sebagai Ketua Satgas Hilirisasi

“Ternyata Kapolres Solok Selatan disebut menerima aliran dana tambang ilegal itu Rp 600 juta per bulan, terdiri dari 20 unit alat berat dan dari tambang-tambang lain yang disebut juga tambang tradisional,” ungkap Wengki dikutip dari TribunPadang.com pada Jumat (13/12/2024).

Menanggapi tudingan dari WALHI Sumbar, Kabid Humas Polda Sumatera Barat menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah mendalami dugaan keterlibatan AKBP Arief Mukti dalam kasus tambang ilegal di Solok Selatan.

Adanya fakta ini membuat WALHI Sumbar meminta kepada pihak kepolisian secara khusus Kapolri untuk turun tangan serta mengusut tuntas semua yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal di Sumatera Barat. Ia menuturkan bahwa Kapolri perlu memeriksa Kapolda serta semua Kapolres yang berada di Sumatera Barat.

Baca Juga : Ada Dugaan Pelanggaran HAM Dibalik Aktivitas Tambang di Musi Banyuasin, Berikut Kronologinya