Eddy menambahkan, hilirisasi yang dilakukan bukan hanya strategi pemerintah untuk mengingkatkan nilai tambah bahan mineral, namun juga menjadi penggerak dalam upaya Indonesia melakukan transisi energi dengan kendaraan listrik.

Meski begitu, tantangan terbesar Indonesia dalam hal ini ialah memastikan semua proses hilirisasi yang dilakukan, terutama nikel, tidak hanya berfokus pada aspek-aspek ekonomi saja, namun perlu untuk tetap memperhatikan prinsip ESG (environmental, social, and governance).

Heri Susanto selaku Chief Content Officer & Co-Founder Katadata menerangkan bahwa hasil riset yang dilakukan KIC menunjukkan pembangunan smelter yang gencar dilakukan pemerintah diikuti dengan pembangunan PLTU yang mengutamakan energi dari PLTU Captive sebesar 14,5 GW.

Baca Juga: Ada Dugaan Pelanggaran HAM Dibalik Aktivitas Tambang di Musi Banyuasin, Berikut Kronologinya...

Menurut Heri, kondisi demikian akan mempersulit Indonesia mewujudkan komitmen dan target dalam penurunan emisi pada tahun 2030. Heri menambahkan, KIC memberikan beberapa rekomendasi dalam hal ini.

Pertama, moratorium serta pengendalian investasi smelter nikel. Hal ini dibutuhkan dalam rangka optimalisasi nilai tambah dan efisiensi cadangan nikel Indonesia dengan mengatur supply and demand nikel di pasar global.

Kedua, penggunaan EBT sebagai upaya menekan emisi dalam pengelolaan smelter. Hal ini perlu diupayakan dengan mengganti penggunaan energi batubara menjadi EBT dalam pengelolaan smelter yang perlu dimuat dalam revisi Perpres 112 Tahun 2022.

Baca Juga: Indonesia dan Kanada Jalin Kerjasama Sektor Mineral Kritis dan Transisi Energi...