Jakarta, Wartatambang.com — Pemerintah Republik Indonesa tengah mempersiapkan strategi khusus dalam mewujdukan transisi energi. Upaya ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menghadirkan energi bersih.

Dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP29) yang dilaksanakan di Baku, Azerbaijan pada Selasa (12/11/2024) lalu, Hasim Djojohadikusumo selaku Ketua Delegasi Indonesia sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan menegaskan komitmen Indonesia akan hal itu.

Hashim menyampaikan rencana Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan peralihan penggunaan bahan bakar fosil dengan meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga mencapai 75%.

Pemerintah juga berencana untuk membangun jalur transmisi listrik pintar sepanjang 70 ribu kilometer. Hal ini dilakukan untuk mengalirkan energi bersih ke pulau-pulau utama serta daerah padat penduduk di Indonesia.

Selain itu, menurut Hashim, pemerintah juga akan menambah kapasitas energi tenaga angin dan surya menjadi 75 gigawatt dari yang sebelumnya hanya berkapasitas 42 gigawatt. Dengan adanya energi bersih, akan berdampak pada percepatan pertumbuhan serta menciptakan banyak lapangan kerja.

Menaggapi pernyataan delegasi Indonesia dalam COP29, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkapkan bahwa rencana dan komitmen Indonesia dalam transisi energi jangan sampai hanya menjadi wacana semata.

IESR mengungkapkan, rencana transisi energi yang membutuhkan dana hingga USD 235 miliar tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan target yang ada dalam Persetujuan Paris terkait transisi energi menuju energi terbarukan secara agresif.

Dikutip dari bisnis.com, Fabby Tumiwa selaku Direktur Eksekutif IESR mengemukakan bahwa pada setiap rencana pengembangan energi terbarukan harus disertai dengan strategi pengurangan secara bertahap (phase down) serta strategi penghapusan bertahap (phase out) PLTU batubara paling lambat tahun 2045.

Fabby meminta agar pemerintah dapat fokus untuk memastikan implementasi transisi energi dapat berjalan dengan baik, bukan hanya sekedar menyampaikan target dan komitmen negara dalam forum-forum internasional.

Disisi lain, sebagai upaya menjaga ketahanan iklim, Hashim menerangkan bahwa Indonesia berencana memulai proses pemulihan lebih dari 12 juta hektar hutan yang mengalami degradasi dalam beberapa waktu belakangan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Perlu diketahui, pada kesempatan tersebut Hashim juga mengemukakan bahwa dalam mewujudkan transisi energi menuju energi hijau, Indonesia membutuhkan tiga hal penting. Pertama ialah kerangka kebijakan yang komprehensif.

Selain itu, Indonesia membutuhkan dana investasi yang cukup besar, yaitu sekitar USD 235 miliar. Terakhir, Indonesia juga memerlukan kolaborasi internasional baik dalam bentuk bantuan investasi, kolaborasi teknologi, dan lain sebagainya.