Peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 yang berisi tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Sumatera Selatan.

Peraturan tersebut menurut Haris diduga diterbitkan hanya untuk mengakomodir kepentingan dari PT GPU sehingga dapat melakukan aktivitas pertambangan dilahan HGU milik PT SKB. Padahal faktanya laha tersebut masih masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Haris juga menyebutkan bahwa adanya pelibatan aparat kepolisian yang dilakukan oleh PT GPU. Tujuannya diduga untuk melakukan kriminalisasi dan intimidasi terhadap karyawan hingga Direktur Utama PT SKB. Salah satu yang dilakukan ialah dengan menetapkan Direktur PT SKB sebagai tersangka.

Baca Juga: Indonesia dan Kanada Jalin Kerjasama Sektor Mineral Kritis dan Transisi Energi...

Disisi lain, permasalahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT GPU juga menjadi sorotan. Kementerian Lingkungan Hidup menurut Haris tidak menangani permasalahan ini 

Baca Juga: Harga Komoditas Produk Pertambangan Turun Jelang Pergantian Tahun, Mengapa?...