Jakarta, Wartatambang.com -- Pemerintahan baru Indonesia yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya hilirisasi nikel berkelanjutan sebagai strategi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia telah memulai kebijakan hilirisasi nikel sejak 2020 dengan memberlakukan larangan ekspor bijih nikel mentah. Tujuannya bukan hanya meningkatkan nilai tambah, namun juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan menjaga posisi strategis Indonesia di pasar global.

Hilirisasi nikel yang berkelanjutan akan memastikan bahwa Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan mampu menghasilkan produk-produk bernilai tinggi. Upaya ini ditunjukkan dengan industri smelter di Indonesia terus berkembang pesat.

Eddy Soeparno selaku Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran serta Wakil Ketua Komisi Energi DPR menjelaskan bahwa 42% atau sekitar 55 juta ton dari 130 juta ton cadangan nikel dunia berada di Indonesa.

Baca Juga : Presiden Prabowo Tunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Sebagai Ketua Satgas Hilirisasi

“Hilirisasi nikel secara berkelanjutan jadi salah satu fokus utama mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Tantangannya bagaimana memastikan pemerintah Indonesia ke depannya melaksanakan hilirisasi nikel secara berkelanjutan,” ungkap Eddy dalam keterangan tertulis pada Senin (30/09/2024), dikutip dari antaranews.com.

Indonesia sendiri mendapatkan Rp 106,59 dari ekspor nikel pada tahun 2023. Hal ini didapatkan dari pasokan nikel Indonesia yang memenuhi kebutuhan pasar global sebesar 55% pada tahun lalu.

Berdasarkan hasil riset dari Katadata Insight Center (KIC), dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun mendatang, pasokan nikel yang berasal dari Indonesia akan terus mendominasi dan meningkat. Pada tahun 2024 diprediksi Indonesia akan mampu memasok 64% kebutuhan nikel global.

Baca Juga : WALHI Sumbar Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Tambang Ilegal 600 Juta Per Bulan Kepada Aparat