Kedua, pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administrasi, penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum.

Ketiga, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administrasi, penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum.

Keempat, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administrasi, penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum.

Baca Juga: Ada Dugaan Pelanggaran HAM Dibalik Aktivitas Tambang di Musi Banyuasin, Berikut Kronologinya...

Kelima, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administrasi, penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum.

Keenam, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administrasi, penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum.

Ketujuh, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. Serta terakhir ialah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Baca Juga: Indonesia dan Kanada Jalin Kerjasama Sektor Mineral Kritis dan Transisi Energi...