Jakarta, Wartatambang.com — Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada resmi menjalin kerjasama dibidang mineral kritis dan transisi energi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar kedua negara pada Senin (02/12/2024) di Jakarta.

Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mewakili Pemerintah Indonesia dan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi, Mary Ng mewakili Pemerintah Kanada.

Beberapa kesepakatan yang tercantum dalam MoU meliputi penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Selain itu, area kerja strategis lainnya ialah pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui teknologi bersih serta penguatan perdagangan dan investasi pada sektor pertambangan.

Dalam serangkaian agenda bersama delegasi Kanada, juga terdapat kegiatan energy transition roundtable. Pada sesi kegiatan ini, Bahlil menekankan pentingnya kerjasama antar kedua negara dalam memenuhi kebutuhan energi di Indonesia yang terus mengalami peningkatan.

“Listrik kita saat ini sebesar 91 gigawatt dengan pertumbuhan ekonomi dibawah 6 persen. Target dari Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi kedepan adalah 8 persen, sehingga kami memerlukan tambahan 61 gigawatt untuk mendukung target tersebut,” ungkap Bahlil, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, esdm.go.id.

Transisi energi juga menjadi salah satu fokus yang dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia. Bahlil menuturkan bahwa RUPTL tahun 2025 hingga 2033 dirancang dengan target 60% energi baru dan terbarukan (EBT). Ia menambahkan bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060.

Disisi lain, Mary Ng menegaskan dukungan Pemerintah Kanada terhadap rencana transisi energi yang berkelanjutan di Indonesia. Kanada sendiri menurutnya telah menggelontorkan dana iklim global sebesar USD 5,3 miliar yang mana termasuk bagi Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Kanada dalam hal ini telah mendukung pengerjaan proyek-proyek seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla di Sumatera Utara dan pembangkit listrik tenaga angin dan surya di Sulawesi Selatan dan Lombok bersama Bank Pembangunan Asia.

Mary menambahkan bahwa negaranya turut senang dan bangga menjadi mitra dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) yang memiliki tujuan dalam mobilisasi pembiayaan publik dan swasta untuk mendukung transisi energi di Indonesia hingga USD 20 miliar.

Pada kesempatan tersebut, Bahlil juga menyoroti potensi kerjasama antar kedua negara dibidang energi nuklir. Ia juga mengungkapkan besarnya potensi EBT yang dimiliki Indonesia serta menekankan pentingnya keseimbangan antara teknologi yang canggih dengan harga yang terjangkau.

Terakhir Bahlil menyampaikan bahwa kerjasama ini menjadi langkah awal yang baik. Melalui kerjasama antar kedua negara tersebut diharapkan mampu mempererat sinergi serta mendorong keberjalanan transisi energi yang berkelanjutan.