Setelah badan usaha terbentuk, perusahaan perlu mengurus Nomor Induk Berusaha atau NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai identitas dasar perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan menjadi syarat awal untuk mengakses berbagai layanan perizinan berikutnya.

Pada tahap ini, pelaku usaha juga harus memastikan klasifikasi usaha yang dipilih telah sesuai dengan kegiatan pertambangan batuan yang akan dijalankan.

2. Mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Baca Juga: Sepanjang Februari-Maret 2022, Menteri Bahlil Cabut 387 Izin Usaha Tambang...

Tahap berikutnya adalah mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUP. Secara sederhana, WIUP merupakan wilayah yang mendapatkan persetujuan pemerintah untuk digunakan sebagai area kegiatan pertambangan.

Dalam proses ini, perusahaan harus menyampaikan data koordinat lokasi yang diusulkan beserta dokumen pendukung lainnya. Pemerintah kemudian akan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa wilayah tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang maupun status kawasan tertentu.

Tahap WIUP sangat penting karena menjadi dasar bagi seluruh proses perizinan selanjutnya. Tanpa wilayah yang telah mendapatkan persetujuan, perusahaan tidak dapat melanjutkan proses menuju tahap eksplorasi.

Baca Juga: Sejarah Tambang Batubara: Emas Hitam Penyokong Revolusi Industri Eropa...