Menanggapi tantangan tersebut, Eniya menegaskan perlunya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana. Selain itu, komunikasi yang baik dan transparan diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar.

Kementerian ESDM dalam kesempatan ini juga memberikan apresiasi kepada 8 Pemerintah Daerah yang telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi.

Beberapa daerah tersebut dinilai menunjukkan komitmen dalam pengelolaan dana bonus produksi secara akuntabel, transparan dan tepat sasaran. Kedelapan daerah tersebut ialah Pemerintah Kabupaten Bandung, Bogor, Garut, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Tapanuli Utara, Tanggamus, dan Sukabumi.

Baca Juga: Ada Dugaan Pelanggaran HAM Dibalik Aktivitas Tambang di Musi Banyuasin, Berikut Kronologinya...

Lebih lanjut Ia berharap, beberapa daerah lainnya yang terdiri dari 23 daerah juga dapat segera menerbitkan peraturan terkait sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023.

Sebagai contoh nyata, pemanfaatan dana bonus produksi oleh Pemerintah Daerah dalam bidang infrastruktur publik yaitu dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan desa serta jalan usaha tani.

Disisi lain, pada bidang pendidikan dan kesehatan dialokasikan untuk pengadaan tanah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sosialisasi kesehatan, pemberian makanan tambahan dalam rangka penanganan gizi buruk serta renovasi puskesmas untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Baca Juga: Indonesia dan Kanada Jalin Kerjasama Sektor Mineral Kritis dan Transisi Energi...