Penegakan hukum yang tidak tegas dan sering kali diwarnai suap juga memperparah situasi, sehingga para pelaku merasa aman beroperasi di luar aturan.

Keterlibatan Oknum dan Korupsi

Faktor lain yang turut memperparah kondisi ini ialah keterlibatan oknum pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Investigasi yang dilakukan sejumlah media mengungkap adanya aliran dana dari pelaku tambang ilegal ke pejabat untuk mendapatkan perlindungan. Praktik korupsi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Baca Juga: Di Tengah Gencarnya Transisi Energi, Mengapa Indonesia Masih Pakai Batubara?...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencatat adanya kasus suap yang melibatkan izin pertambangan ilegal. Misalnya tahun 2022, KPK menangkap seorang Kepala Dinas di Kalimantan Timur yang menerima suap terkait izin pertambangan. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa ada persoalan sistemik dalam pengelolaan izin pertambangan di Indonesia.

Keterlibatan oknum pejabat dan aparat dalam hal ini juga pernah diungkapkan oleh Mahfud MD saat Debat Cawapres lalu.

“Pertambangan di Indonesia banyak sekali ilegal dan itu di-backing aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” ujar Mahfud.

Baca Juga: Pemerintah Akan Pangkas Izin Sektor Energi Panas Bumi Jadi 5 Hari...