Kementerian Investasi/BKPM juga diwajibkan untuk menjalin kesepakatan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) guna melaksanakan pengawasan perizinan berusaha secara menyeluruh melalui subsistem pengawasan, yang nantinya akan diintegrasikan melalui mekanisme SSO pada subsistem pengawasan di OSS RBA.

Daniel juga mengungkapkan adanya permasalahan dalam pelaporan kegiatan penanaman modal yang belum memadai serta penerapan sanksi tertulis belum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akibatnya, data capaian realisasi investasi sektor minerba dan kehutanan kepada publik tidak akurat dan dapat menyesatkan pengambilan keputusan oleh para stakeholder.

Baca Juga: Penuh Lika-Liku, Bagaimana Perjalanan 4 Tahun UU Minerba Hasil Revisi?...

BPK menyarankan agar Menteri Investasi/Kepala BKPM melakukan peningkatan fitur Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada subsistem pengawasan OSS RBA.

Dengan adanya fitur ini, diharapkan mampu menyediakan informasi yang akurat mengenai realisasi investasi serta mampu mengirimkan peringatan kepada pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban pelaporan LKPM.

Selain itu, BPK juga mengharapkan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha agar mereka patuh dalam menyampaikan LKPM.

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Gross Split Untuk Tarik Investor Migas...