Semarang, Wartatambang.com -- Pada tahun 2020 lalu, Pemerintah melalui DPR mengesahkan revisi Undang-Undang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba).

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perubahan yang termuat dalam UU Minerba hasil revisi tersebut berfokus pada beberapa hal seperti peningkatan kepastian hukum, hilirisasi, hingga penguatan peran Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sumberdaya alam minerba.

Tentu dalam perjalanan 4 tahun UU Minerba hasil revisi ini penuh dengan lika-liku, mulai dari dampak positif, catatan kritis, hingga usaha masyarakat dalam menguji kembali UU tersebut. Berikut kami ulas perjalanan empat tahun UU Minerba yang baru.

Baca Juga : Kementerian ESDM Targetkan Pembenahan Regulasi dalam 100 Hari Kerja

Dampak Positif

Revisi UU Minerba dilakukan sebagai upaya memberikan kepastian hukum dalam pertambangan minerba yang meliputi perpanjangan otomatis bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

Dengan diaturnya mekanisme perpanjangan kontrak yang lebih jelas, potensi penerimaan negara dari sektor pertambangan juga meningkat. Hal ini diharapkan mampu berkontribusi lebih signifikan pada pendapatan negara melalui pajak dan royalti dari hasil tambang.

Baca Juga : Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Gross Split Untuk Tarik Investor Migas