Jakarta, Wartatambang.com -- Pengelolaan perizinan tambang mineral dan batubara (minerba) dan kehutanan oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) syarat akan permasalahan penting.

Hal ini diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap kepatuhan pengelolaan izin tambang minerba dan kehutanan yang dikelola Kementerian Investasi/ BKPM tahun 2021 sampai triwulan III tahun 2022.

“Permasalahan tersebut diantaranya adalah belum memadainya pengawasan atas laporan berkala dari pelaku usaha dalam sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA),” ujar Daniel Lumban Tobing selaku Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II pada Kamis (19/09/2024), dikutip dari antaranews.com.

Ia menambahkan bahwa permasalahan yang terjadi dinilai cukup serius, karena dapat menghambat kegiatan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Menurutnya, hal ini tentu juga dapat berimbas pada informasi yang tidak akurat kepada masyarakat.

Baca Juga : Kementerian ESDM Targetkan Pembenahan Regulasi dalam 100 Hari Kerja

Imbasnya, pada aspek kepatuhan administrasi dan teknis, profil para pelaku usaha tambang minerba dan kehutanan tidak update.

Disisi lain, penetapan objek yang akan dipantau pada tahun selanjutnya oleh sistem OSS RBA tidak didasarkan pada parameter hasil penilaian kepatuhan pelaku usaha.

Menanggapi permasalahan ini, Daniel menyarankan kepada Menteri Investasi/BKPM untuk menerapkan proses pengawasan laporan berkala serta penilaian kepatuhan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Penuh Lika-Liku, Bagaimana Perjalanan 4 Tahun UU Minerba Hasil Revisi?