Wilayah Kerja Migas Non Konvensional juga menjadi lebih menarik dengan terbitnya aturan baru tersebut. Pasalnya, bagi hasil untuk kontraktor diawal dapat menyentuh angka 93%-95%. Sebagai pembuka hal ini akan segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Ariana juga menyatakan bahwa agar lebih implementatif dan menarik, parameter dalam menentukan besaran angka bagi hasil juga dipangkas dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter saja.

Kelima parameter tersebut dinilai sesuai data lapangan 5 tahun terakhir yang terdiri dari jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrastruktur, harga minyak bumi, serta harga gas bumi.

Baca Juga: Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Sekitar IKN Segera Terbit...

Selain itu, aturan ini juga membuat tata cara dan persyaratan dalam perubahan kontrak menjadi lebih fleksibel. Hal ini dituangkan dengan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split atau sebaliknya dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang sudah ditandatangani sebeumnya.

Baca Juga: BPK Temukan Masalah Perizinan Tambang di BKPM...