Sejak UU ini disahkan, terdapat 2  putusan yang dikabulkan bersyarat. Hal ini berdampak pada rumusan substansi norma UU Minerba hasil revisi. Putusan tersebut termuat dalam Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021

Terbaru, uji materi diajukan oleh seorang warga bernama Rega Felix. Rega mengajukan permohonan pengujian Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j dan Pasal I angka 26 yang memuat perubahan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap UUD Tahun 1945.

Ia meminta MK menyatakan frasa “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas” dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf j sebagaimana telah dirubah berdasarkan Pasal I angka 4 UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas tanpa didasari kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan”.

Baca Juga: Presiden Jokowi Alihkan Sebagian Izin Usaha Tambang ke Pemerintah Provinsi...

Rega juga meminta klausul “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat” dalam Pasal 35 Ayat (1) sebagaimana telah dirubah berdasarkan Pasal I angka 26 UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat tanpa didasari kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan”.

Sidang selanjutnya awalnya direncanakan pada Senin (23/9/2024) dengan agenda mendengarkan keterangan DPR RI dan Presiden (Pemerintah). Namun sidang tersebut ditunda hingga Senin (14/10/2024).

Masa Depan UU Minerba