Lebih lanjut, tata kelola perizinan kegiatan usaha pertambangan minerba mengalami transformasi menuju era digitalisasi. Transformasi tersebut sebagai upaya efektivitas proses perizinan serta pemanfaatan terhadap kemajuan teknologi.      

Selain itu, revisi UU Minerba juga mendukung hilirisasi pertambangan, diantaranya dengan memuat kewajiban untuk membangun fasilitas pemurnian atau smelter. Kewajiban ini akan memberikan nilai tambah dari produk hasil tambang.

Daerah penghasil tambang juga dinilai akan menerima lebih banyak manfaat melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini dianggap dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Gross Split Untuk Tarik Investor Migas...

UU ini juga memberikan ruang bagi pengusaha lokal untuk terlibat dalam pengelolaan tambang skala kecil melalui skema Izin Usaha Pertambangan (IUP), memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk berkembang di sektor pertambangan.

Sejumlah Catatan Kritis

Meski ada aturan mengenai pemulihan lingkungan pascatambang, ekspansi sektor pertambangan yang didorong oleh UU ini dapat memperburuk kerusakan lingkungan jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat. Deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi risiko besar di kawasan pertambangan.

Baca Juga: Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Sekitar IKN Segera Terbit...