Selain itu, aktivitas pertambangan seringkali memicu konflik dengan masyarakat lokal, terutama jika tidak ada transparansi dalam proses izin usaha atau jika lahan adat dan lahan pertanian masyarakat terganggu. Masyarakat adat atau penduduk setempat seringkali merasa hak-hak mereka diabaikan.

Hak-hak masyarakat dalam hal ini disebut-sebut mulai degeogoti. Bahkan apabila penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan dianggap menganggu kegiatan usaha, maka masyarakat dapat dilaporkan dan dijatuhi pidana.

Pemberian perpanjangan otomatis untuk pemegang KK dan PKP2B juga bisa dianggap memberikan keistimewaan bagi perusahaan besar dan menghambat peluang bagi perusahaan baru atau lebih kecil untuk terlibat dalam eksplorasi tambang. Ini bisa memperkuat monopoli dan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya.

Baca Juga: BPK Temukan Masalah Perizinan Tambang di BKPM...

Disisi lain, sering kali meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) dan royalti diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat setempat, distribusi yang tidak merata dan korupsi bisa menghambat manfaat tersebut sampai kepada masyarakat. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial di daerah penghasil tambang.

Perizinan pengelolaan tambang yang dipusatkan kepada Pemerintah Pusat juga menjadi catatan. Pemegang kuasa perizinan operasi pertambangan yang beralih dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya aspek pengawasan menjadi sangat lemah.

Uji Materiil UU Minerba

Baca Juga: Komitmen Capai SDGs, Bukit Asam Hadirkan Program Ruang Rural...